KUPANG, MATAINDONESIA- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI Abdullah Azwar Anas meminta agar kualitas sumber daya manusia (SDM) harus terus ditingkatkan kapasitasnya untuk juga berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik. SDM yang terampil, kompeten dan menguasai IPTEK sangat dibutuhkan untuk mendukung kemajuan sebuah negara.
Demikian dikatakan beliau pada saat hadir dalam acara Audiens Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI Bersama Gubernur, Walikota, Para Bupati Serta ASN Lingkup Provinsi NTT yang dilaksanakan di Aula El Tari Kupang pada Senin (03/10/2022).
Sesuai arahan Bapak Presiden, pelayanan publik yang cepat dan harmonis serta humanis merupakan hal penting untuk mendukung pembangunan negara ini. Birokrasi harus bergerak lincah dan cepat dalam pelayanan yang akuntabel dan berkompeten. Birokrasi perlu memiliki standar kerja yang baik dengan output atau outcome yang hasilnya dirasakan dan punya manfaat bagi masyarakat kita,” jelas Menteri Anas.
“Peningkatan kualitas harus diawasi hingga struktur pemerintahan terbawah seperti kelurahan dan kecamatan dan desa. Maka para Gubernur, Bupati dan Walikota hingga Camat dan lurah harus ada pengawasan kinerja yang jelas pada bawahannya. Siapa mengerjakan apa, bagaimana prosesnya hingga hasilnya kemudian kita evaluasi bersama. Ini sangat penting karena kita melayani banyak orang. Outputnya adalah Kepuasan rakyat itu ada,” kata beliau.
Ia turut menjelaskan, Dari 5 prioritas Pembangunan nasional terdapat 2 poin penting yakni Pembangunan SDM dan Reformasi Birokrasi.
“Sumber daya manusia yang kita perlukan adalah yang berkompeten, dinamis terampil dan menguasai IPTEK serta akuntabel. Penguasaan iptek ini sangatlah penting karena siapa yang tidak menguasai teknologi maka ia akan kalah dalam kemajuan. Saya ketika masih menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, itu saya minta dana desa juga dialokasikan untuk merekrut lulusan IT dan mereka diberdayakan untuk membantu kelancaran kita dalam melayani masyarakat desa,” katanya.
“Untuk Reformasi Birokrasi (RB) dengan Mempercepat Transformasi ASN difokuskan pada RB Pengentasan kemiskinan, RB untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi dan RB Administrasi Pemerintahan. Dengan didukung pelayanan oleh SDM yang adaptif produktif, inovatif, dan kompetitif serta dinamis dan fleksibel,” jelasnya.
Sementara itu Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan agar standar pelayanan publik harus mampu mencapai target dalam pembangunan bagi masyarakat. “Kita ingin agar pelayanan publik ini menjadi kekuatan untuk melangkah cepat menuju kemajuan pembangunan yang kita laksanakan,” ujar Gubernur.
“Saya ingin agar pelayanan perizinan itu harus dipercepat karena kita ingin maju ke depan. Jangan bertele-tele. Bupati dan Walikota harus bisa tegasakan hal itu di lapanham. Kita memberikan pelayanan yang cepat dan jangan sampai terhambat,” tegasnya.
