Tampuk Pimpinan yang Dipertaruhkan


Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Begitu kutipan dari UUD 1945 pasal 31 ayat 1.

Wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu upaya indonesia dalam memberantas kebodohan. Sejak tahun 2005, banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah. Mulai dari penggratisan biaya sekolah pada jenjang sekolah dasar dan menengah, pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), hingga pemberian beasiswa lainnya. Namun upaya-upaya tersebut dirasa belum mampu menuntaskan permasalahan. Berdasarkan data UNICEF ( United Nations Children’s Fund ) pada tahun 2015, masih terdapat 2,5 juta anak Indonesia yang putus sekolah. Dan pada tahun 2016, data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan bahwa terdapat sekitar 997.445 siswa lulus SD yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Ekonomi menjadi tersangka utama dalam permasalahan tersebut. Kondisi keluarga dengan segala keterbatasan finansial menjadi alasan pokok orang tua untuk menarik anak-anaknya dari bangku sekolah. Untuk makan saja masih susah, apalagi untuk membiayai sekolah. Begitu kiranya yang sering terlintas dalam benak mereka. Kemauan sang anak untuk bersekolah dan mencapai cita-cita yang telah dipupuk sejak kecil di nomor duakan setelah tercukupinya kebutuhan primer berupa sandang, papan, dan pangan. Itulah yang menyebabkan kesenjangan sosial semakin terasa. Dimana pendidikan (yang layak) pun hanya mampu diakses oleh keluarga yang berkecukupan. Semakin kaya, semakin mampu bersekolah, semakin pintar, semakin mudah mencari pekerjaan, semakin kaya, dan semakin mampu lagi bersekolah. Begitu terus siklus kemapanan mereka. Sedangkan untuk keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah ? ada yang tertatih mengikuti siklus tersebut dan ada yang hanya menjadi penontonnya saja. Seolah masuk dalam lingkaran api yang panas, tarikan dan dorongan yang mengoyak tekad dalam menempuh pendidikan tidak sejalan dengan semakin tingginya tuntutan zaman. Gelar sarjana setidaknya haruslah tersemat dibelakang nama hanya untuk memperoleh kepercayaan untuk melamar pekerjaan.

Jika intelektual hanya diukur berdasar selembar ijazah, dan sejak awal banyak generasi muda yang tereksklusikan dari kaum yang nantinya di labeli “intelektual” ini, jangan terkejut bila semakin banyak potensi anak bangsa yang terbuang percuma dan hanya dianggap sampah masyrakat. Jika sejak awal hanya kaum kaya yang mampu melebeli dirinya intelektual, jangan terkejut bila nantinya uang yang menjadi penentu siapa yang menjadi pemimpin negara. Jika sejak awal tidak ada pemimpin yang benar-benar dipersiapkan sesuai dengan kepribadian dan cita-cita negeri ini, jangan terkejut jika tampuk pimpinan umat jatuh di tangan mereka yang besar namanya saja, banyak uangnya saja, atau berlimpah pendukungnya saja.

Tampuk pimpinan sedang dipertaruhkan. Kesejahteraan rakyat yang diombang-ambingkan. Harga diri negara yang tengah di adu.

Pendidikan bukanlah sesuatu yang remeh dan bisa diremehkan. Sekecil apapun negara mendidik rakyatnya, sekecil itu pula tumbuh harapan baru untuk perbaikan kedepannya. Bukan lulus atau tidak lulus dalam ujian nasional yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari pendidikan. Jauh lebih berharga dari itu. Pendidikan agama, moral, akademik, seni, dan lainnya justru akan dapat diamati keberhasilannya di tahun-tahun berikutnya ketika muncul pemimpin yang mampu merubah kondisi negeri kita yang tengah terpuruk ini.


Tulisan singkat ini semoga cukup membuka mata hati semua pihak. Peserta didik, orang tua, guru, pimpinan sekolah, perguruan tinggi, pemerintahan, dan masyarakat umumnya bahwa pendidikan Indonesia masih membutuhkan perhatian bersama.

 

Karya tulis oleh Ulfia Safitri

Tema Pendidikan di Indonesia

Editor: Tim Mata Indonesia


Leave a comment