KUPANG, MATA INDONESIA – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menegaskan kerja kolaborasi harus terus dilakukan untuk membangun pertanian,peternakan, perikanan dan kelautan serta sektor lainnya. Kolaborasi tersebut bukan hanya pemahaman kerja sama tapi juga dalam membangun pola pikir masyarakat.
“Kolaborasi kerja merupakan model pembangunan untuk melakukan langkah-langkah besar. Kita telah lakukan kerja seperti ini pada program TJPS, sekarang kita replikasi model itu masuk dalam peternakan, kemudian dilanjutkan ke bidang perikanan, juga rumput laut sehingga kerja-kerja kita dapat mempunya hasil yang cukup besar dalam melanjutkan pembangunan kesejahteraan di Nusa Tenggara Timur,” kata Gubernur dalam arahannya pada saat Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Korem 161/Wirasakti, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen Perbendaharaan, BPJS Ketenagakerjaan, Politani Negeri Kupang, Bank NTT, Jamkrida NTT dan UD Terobos tentang Ekosistem Pembiyaan Sektor Peternakan di Provinsi NTT melalui Fasilitas Kredit Mikro atau pembiyaan Lainnya di ruang rapat Gubernur Kantor Gubernur NTT, Selasa (16/8).
Menurut Gubernur VBL, kerja kolaboratif seperti ini sangat penting dalam menghadapi krisis pangan yang sedang melanda dunia saat ini. NTT harus bisa memastikan
pangannya stabil satu dua tahun ke depan dengan kerja bersama.
“Tidak mungkin kita dapat mengerjakan program kesejahteraan di NTT dengan modal APBD yang sangat terbatas. Dengan kerja-kerja kemitraan seperti ini akan sangat membantu.Melalui kerja kolaboratif ini, kita kontrol harganya, kita tahu siapa yang kerja, bagaimana cara kerjanya. Tentu hal ini akan mengganggu sistem dan pihak-pihak yang sudah nyaman dengan pola-pola lama, namun kita harus terus bergerak. Dengan kerja bersama ini kita mampu berikan tekanan-tekanan untuk kerjakan potensi kekayaan alam kita dengan baik,” kata Gubernur.
Lebih lanjut pria asal Semau tersebut mendorong agar kerja kolaborasi ini diikuti dengan pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat melalui sosialisasi yang terus menerus. Semua pihak yang telibat di sini lakukan sosialisasi di desa supaya masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik.
“Banyak masyarakat yang belum paham dengan model pembiyaan kerja seperti ini. Kalau pinjam di tengkulak di samping rumah, mereka berani. Tapi kalau ambil kredit dengan bunga murah di lembaga keuangan untuk kerja dan dijamin oleh lembaga penjamin kredit, ini hal yang baru bagi banyak masyarakat,” kata Gubernur VBL.
Dikatakan Gubernur Viktor, dari pengalaman kunjungan di lapangan terkait program TJPS yang sudah berjalan hampir tiga tahun dengan model kemitraan seperti ini, masih banyak masyarakat dan aparat pemerintah yang belum paham dengan cara kerjanya. Masih ada penjelasan yang salah dan terdapat distorsi informasi terkait program ini di tengan masyarakat.
“Kita tidak boleh habis di ruangan ini. Kita harus terus lakukan sosialisasi secara terus-menerus tentang pola kerja kolaborasi ini. Pekerjaan ini bukan hanya untuk membangun peternakan tapi juga membangun pola pikir dan cara kerja masyarakat untuk membuat pertumbuhan dan membangun kesejahteraan dalam kelompok atau desa mereka. Karena dengan cara berpikir yang jelas, mereka akan paham dan ikut berpartisipasi secara aktif dalam menyukseskan program ini,” pungkas Gubernur VBL.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, Johanna E. Lisapaly dalam laporannya menjelaskan ekosistem adalah pengembangan peternakan dari hulu ke hilir melalui pola kemitraan inti plasma di mana peternak sebagai plasma dan pelaku usaha yang terseleksi sebagai inti yang didukung lembaga keuangan dan stakeholder lainnya.
“Kesepakatan bersama ini adalah dasar kerjasama para pihak untuk wujudkan ekosistem pengembangan ternak melalui fasilitas kredit mikro merdeka dan pembiyaaan lainnya.Selain itu, kesepakatan bersama ini untuk memberikan dukungan akses pembiyaan peternakan melalui bank NTT dengan penggemukan sapi potong menuju petani ternak mandiri. Keamanan peternak dijamin oleh lembaga penjamin dan jaminan akses pasar yang efektif dan efisien dengan harga jual kompetitif oleh pelaku usaha untuk tingkatkan produktivitas hasil peternakan di NTT,”jelas Johanna Lisapaly.
Dalam kesempatan tersebut ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh Pimpinan UD Terobos, Direktur Utama PT Jamkrida, Direktur Politani Negeri Kupang, Direktur Utama Bank NTT, Kepala BPJS Ketenagakerjaan ,Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Danrem Wirasakti 161 Kupang dan Gubernur NTT.
Tampak hadir pada kesempatan tersebut, para staf khusus Gubernur, pimpinan perangkat daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, insan pers dan undangan lainnya.
